Pekerjaan Proyek Irigasi Tanpa Papan Nama di Pujon Kian Marak

Salah satu pekerjaan proyek tanpa disertai dengan papan nama di Desa Wiyurejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Foto: Ardiyanto Rakya/malangNEWS
Salah satu pekerjaan proyek irigasi yang tanpa disertai dengan papan nama, di Desa Wiyurejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Foto: Ardiyanto Rakya/malangNEWS

MALANG NEWS – Pekerjaan proyek irigasi di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, kian marak tanpa dilengkapi dengan papan nama. Padahal, berdasarkan peraturan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, papan nama proyek itu wajib dipasang, tujuannya agar masyarakat dan publik tahu besaran nilai anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah.

Menurut PJ Desa wiyurejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, sudah suatu kewajiban memasang plang papan nama. Pasalnya, hal itu seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012, tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

“Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai oleh negara, dan aturannya wajib memasang papan nama proyek yang dikerjakan,” kata Ikhsan, saat ditemui awak media, Kamis (18/7/19).

Dirinya juga berjanji, bakal meminta kepada pihak rekanan atau CV yang mengerjakan proyek tersebut untuk segera memasang plang papan nama.

“Ya, nanti langsung saya suruh pemborong atau CV maupun rekanan, untuk segera memasang plang papan nama proyek itu,” janjinya.

Terpisah, mantan Kades Wiyurejo, Muflid Farid mengaku bahwa pihak desa tidak tahu menahu soal anggaran proyek pembangunan irigasi tersebut.

“Saya memang tidak tahu soal anggarannya. Tapi setahu saya sesuai dengan aturan, seharusnya saat mulai dikerjakan harus dipasang plang papan nama proyek itu. Tujuannya kan jelas, supaya masyarakat mengetahui jumlah anggaran dan bisa ikut serta untuk mengawasinya,” ungkap Muflid.

Dijelaskan olehnya, bahwa isi papan proyek yang dimaksud diantaranya mulai dari jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak, beserta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek yang dimaksud.

“Tidak terpasangnya plang papan nama pada sejumlah proyek di Kecamatan Pujon, bukan hanya bertentangan dengan Perpres saja. Akan tetapi juga tidak sesusai dengan transparansi yang dituangkan pemerintah di dalam Undang-undang No.14 Tahun 2008, yakni tentang keterbukaan Informasi Publik,” terang dia.

Menurutnya, transparansi mutlak dilakukan. Untuk itu semua (masyarakat) berhak tahu. Karena dana yang digunakan adalah milik masyarakat juga.

“Pemerintah seharusnya mengingatkan setiap pelaksana, seperti CV maupun rekanan untuk memasang papan proyek di lokasi pengerjaan. Kalau tidak digubris, ya sebaiknya diberi sanksi,” tandasnya.

Iapun memaparkan, bahwa tidak adanya papan proyek di lokasi pekerjaan bakal memunculkan berbagai spekulasi atau pertanyaan dari masyarakat setempat. Salah satunya terkait sumber dana yang digunakan untuk proyek yang saat ini mulai dikerjakan, baik di pedasaan maupun kelurahan.

“Dananya apakah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau dari dana lain, semisal Dana Desa. Nah, persoalan seperti ini dampak dari tidak transparansi anggaran dari proyek itu,” beber dia.

Mantan Kepala Desa Wiyurejo ini menyarankan, jika saja terpasang papan proyek dan disebutkan pula termasuk dengan sumber dananya yang digunakan, maka ia optimis bakal tidak akan menimbulkan prasangka negatif di benak masyarakat.

“Jadi kesimpulannya, terlepas dari apapun itu sumber dana yang digunakan baik dari APBN maupun APBD, maka aturannya papan proyek tetap harus dipasang. Hal itu untuk menghindari terjadinya double anggaran pada satu pekerjaan yang tengah dikerjakan oleh pemerintah,” pungkasnya.

Pewarta : Ardiyanto Rakya

Editor : Eko Sabdianto

Publisher : Andri Priyo Utomo