Tak Kantongi Izin, Satpol PP Bakal Tutup Cottage dan Restoran Oak Tri

Nekat. Meski tak memiliki izin, diketahui Cottage dan Restoran
Nekat. Meski tak memiliki izin, diketahui Cottage dan Restoran “Oak Tri” yang berlokasi di Jalan Raya Tawang Argo, Kota Batu ini telah beroperasional.

MALANG NEWS – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkot Batu diminta untuk menutup operasional Cottage dan Restoran Oak Tri. Pasalnya, bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 8000 meter persegi berlokasi di Jalan Raya Tawang Argo, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu itu ditengarai ilegal alias tidak berizin yang tak sesuai dengan KRK dan memakan lahan hijau.

Hal itu diketahui pada saat Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) bersama Dinas Perhubungan dan DLH, serta anggota dewan dari Komisi A dan Komisi C, melakukan Sidak lokasi, Senin (13/5/19).

Setidaknya, hal itu dibenarkan oleh Kepala Dinas DPMPTSPT Pemkot Batu. Kepada awak media, Bambang Kuncoro mengatakan, bahwa terkait dengan keberadaan Cottage dan Restoran Oak Tri, sebenarnya permohonannya izinnya sudah masuk pada November 2017 silam.

“Awal pengajuannya itu Ownernya sudah mengantongi izin prinsip saja, yakni pembuatan Cottage dan Restoran Oak Tri yang ada disini. Semestinya harus melanjutkan izin Keterangan Rencana Kota (KRK) atau Site Plan, sebelum mengurus kelengkapan-kelengkapan yang lainnya,” kata Bambang Kuncoro.

Ia pun menambahkan, setelah mengurus KRK, ternyata proses pembangunannya nyatanya diketahui terbentur dengan peruntukan lahan hijau.

“Dalam satu sertifikat seluas 8000 meter persegi ini, ternyata di dalam tata ruangnya itu, masuk separuh kuning dan separuhnya lagi lahan hijau. Karena ada sisi lahan hijaunya, makanya tim teknis dari penyusunan KRK tidak merekomendasikan diterbitkan KRK,” imbuhnya.

Bambang Kuncoro menyarankan harus diubah dan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal itu mengingat, karena review RTRW-nya baru bisa dilakukan di tahun 2019, dan otomatis harus menunggu.

“Perizinannya harus menunggu dulu. Karena pada saat membangun, saat itu saya belum masuk di Dinas Perizinan. Jadi proses pembangunannya sudah selesai, otomatis akhirnya kami tidak bisa berbuat apa-apa,” ungkap dia.

Oleh sebab itu, Bambang Kuncoro mengaku tak bisa memberikan izin, karena terbentur dengan RTRW. Sedangkan terkait dengan KRK dan Amdal Lalinnya dan Amdal atau UKM UPL-nya, serta Izin Peruntukan Ruang (IPR) dari Provinsi, dikatakannya masih belum ada.

“Ya, jadi belum bisa diterbitkan, dan belum bisa disusun, sebab KRK-nya tidak ada. Sepanjang peruntukannya tidak direview di RTRW-nya. Jadi ya tidak bakal bisa memiliki izin,” papar dia.

Berkaitan dengan hal itu, Bambang telah menyarankan ke pihak manajemen Cottage dan Restoran Oak Tri, agar tidak dilakukan operasionalnya dahulu.

“Baik operasional yang di Cottagenya, maupun juga operasional Restorannya. Sebab, izinnya kan memang tidak ada. Oleh sebab itu, Satpol PP selaku penegak perda ya harus segera bertindak,” pungkasnya.

Kepala Dinas DPMPTSPT Pemkot Batu Bambang Kuncoro, bersama Anggota DPRD Batu Komisi A dan C, beserta dinas terkait saat melakukan sidak.
Kepala Dinas Perijinan (DPMPTSPT) Pemkot Batu Bambang Kuncoro (tengah), Anggota DPRD Batu Komisi A dan C, beserta dinas terkait saat melakukan sidak ke Cottage dan Restoran “Oak Tri” yang ditenggarai tak memiliki izin.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Batu, Wakil Ketua Komisi C, Heli Suyanto menambahkan. Terkait dengan keberadaan Cottage dan Restoran Oak Tri yang diketahui sudah beroperasi, yang mana lahan tersebut, menurutnya sebagian masih lahan hijau, akan tetapi sudah terlanjur dibangun.

“Itu sebagian masih lahan hijau, tapi sudah dibangun dan berdekatan dengan sebadan sungai. Jadi sementara ini, kami menyarankan agar Satpol PP Pemkot Batu untuk segera menutup usaha tersebut,” saran dia.

Politisi dari Partai Gerindra ini menambahkan, hal itu supaya tidak terkesan ada tebang pilih dalam penegakan Perda.

“Ya, agar tidak terkesan tebang pilih kalau ada usaha yang belum mengantongi izin, maka Satpol PP juga harus memperlakukan hal yang sama, artinya tanpa pilih kasih,” katanya.

Ia menyebut, contohnya terkait pembangunan Hotel Ubud dan usaha toko modern Indomaret yang sudah ditindak tegas oleh Satpol PP Pemkot Batu.

“Pun juga harus berlaku pada Cottage dan Restoran Oak Tri Ini. Artinya, diberlakukan hal yang serupa dan ditindak tegas tanpa adanya tebang pilih,” minta dia.

Selain itu, Heli Suyanto, juga menduga bahwa adanya usaha-usaha yang lain di wilayah Kota Batu. Hal itu berdasarkan laporan dari masyarakat di wilayah Kelurahan Sisir, juga ada yang serupa terkait perizinannya. Untuk itu, Heli Suyanto mengaku bakal menindaklanjutinya, berdasarkan dari laporan warga tersebut, rencananya bakal segera melakukan Sidak.

“Ya data yang sudah kami terima berdasarkan laporan dari warga, ada tempat usaha yang sudah berdiri yang ditengarai tidak mengantongi izin,” ungkapnya.

Saat disinggung terkait usahanya apa dan dimana lokasi serta kapan akan di Sidak? Namun sayangnya, Wakil Ketua Komisi C itu tidak mau memberi penjelasan dan masih merahasiakannya.

Sementara itu, Plt Kasatpol PP Pemkot Batu, M. Noer Adhim mengaku masih akan mempelajari lebih lanjut, dan berjanji bakal segera memanggil Owner Cottage dan Restoran Oak Tri yang dimaksud.

“Saya akan mempelajari dulu dan secepatnya bakal memanggil Ownernya. Karena saya tadi tidak bisa hadir pada Sidak itu. Tapi, pastinya saya masih menunggu keterangan dari petugas Satpol PP yang ikut Sidak. Kalau memang ternyata benar tidak ada izinnya, maka saya bakal melakukan tindakan tegas untuk menutupnya,” janji dia.

Sedangkan dari pihak Menajemen Cottage dan Restoran Oak Tri, hingga berita ini dilansir, masih belum bersedia dikonfirmasi dan belum memberikan penjelasan kepada awak media.

Pewarta : Eko Sabdianto

Editor : Andi rachmanto

Publisher : Andri Priyo Utomo