Pengungkapan Kasus Novel Baswedan Masih Bikin Penasaran Publik

Koordinator Lapangan Aliasi Masyarakat Anti-Korupsi Malang Raya, Atha Nursasi, saat berorasi menuntut negara segera mengusut tuntas kasus Novel Naswedan. Foto: Eko Sabdianto/malangNEWS
Koordinator Lapangan Aliasi Masyarakat Anti-Korupsi Malang Raya, Atha Nursasi, saat berorasi menuntut negara segera mengusut tuntas kasus Novel Naswedan. Foto: Eko Sabdianto/malangNEWS

MALANG NEWS – Perkara pidana percobaan pembunuhan terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan pada 11 April 2017, hingga kini masih “membikin penasaran” (dipertanyakan) publik. Komitmen “kehadiran” negara dalam pengungkapan perkara tersebut tetap dipersoalkan.

Dibentuknya tim gabungan pengungkapan kasus Novel oleh Kapolri nyatanya juga belum memberikan jaminan terhadap penanganan kasus tersebut. Catatan atas kasus itu, penyerangan terhadap Novel patut dapat diduga sebagai motif pembunuhan perencana.

Demikian siaran pers dari Aliasi Masyarakat Anti-Korupsi Malang Raya yang dilansir oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Atha Nursasi, Kamis (11/4/2019).

Asumsinya, upaya tersebut dilakukan sebagai balasan terhadap tindakan Novel yang sedang menjalankan kewajibannya sebagai penyidik KPK. Tujuannya untuk memperingatkan sekaligus membungkam secara langsung serta menghambat kerja-kerja KPK, terutama yang melibatkan Novel.

Selain itu, Modus serangan terhadap Novel umumnya dilakukan berulang kali ketika menangani kasus yang melibatkan elit politik dan kasus besar, terhitung sejak tahun 2011, 2012, 2015, 2016, dan terakhir 2017. Dampak kasus Novel berupa kesehatan novel terganggu, pekerjaan terhambat dan beban psikologi bagi pegawai KPK, serta ncaman dan teror terhadap pegiat anti-korupsi lainnya

Patut dapat diduga pula pembunuhan berencana terhadap Novel tersebut merupakan salah satu serangan terhadap KPK dengan tujuan menghalangi upaya pemberantasan korupsi (obstruction of justice). Hal itu dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain: (1) adanya kesamaan motif, (2) adanya kesamaan pelaku, (3) ada kesamaan pola serangan, dan (4) adanya serangan terhadap pegawai KPK dan lembaga KPK.

Selanjutnya dipertanyakan, keseriusan penyidik dalam penanganan kasus Novel. Dipertanyakan pula adanya sinyalemen tentang pengaburan dan pengambangan penindakan atas serangan terhadap Novel.

Sinyalemen tersebut dalam bentuk: (1) indikasi penghilangan sidik jari, (2) melepaskan orang yang patut dapat diduga pelaku penyerangan (AL, H dan M).

Berikutnya, (3) inkonsistensi keterangan mabes polri (Kadiv Humas maupun polri) dan polda maupun penyidik. Satu pihak mengatakan mengetahui dan menangkap pelaku, sementara pihak lain mengatakan orang yang ditangkap bukanlah pelaku; (4) pemeriksaan saksi dilakukan tanpa surat. Ini berkaitan dengan validitas sketsa wajah tersangka pelaku yang diambil pada 31 Juli dan 24 November 2017.

Selanjutnya, (5) ada beberapa titik CCTV yang tidak diambil kepolisian memunculkan kesan seoalah-olah penyidikan kasus Novel adalah perkara sulit, dan (6) laporan pencemaran nama baik terhadap Novel, (7) pembunuhan karakter Novel melalui pansus angket KPK di DPR.

Publik menyadari, tindakan kebiadaban dalam kasus Novel tersebut merupakan bentuk dari upaya pembungkaman terhadap demokrasi, kejahatan HAM dan ancaman terhadap gerakan sosial anti-korupsi.

Bahkan, penyiraman air keras terhadap Novel dapat dipahami sebagai ancaman terhadap aktivis gerakan seperti anti-krinimalisasi, anti-teror, dan anti-intimidasi. Lebih dari itu percobaan pembunuhan yang terjadi begitu massif dan sistemik ditengah transisi demokrasi hari ini.

Tidak terselesaikannya kasus Novel Baswedan juga merupakan kejahatan HAM baru pada era reformasi, seperti kejahatan-kejahatan HAM di masa lalu yang masih gelap sampai sekarang. Teror terhadap pejuang anti-korupsi dan terhadap KPK sebagai Institusi pemberantas korupsi harus dilihat sebagai persoalan serius yang wajib dituntaskan oleh aparat kepolisian. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi pengulangan (repetition) teror yang berpotensi mengganggu upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

Di sisi lain, segala bentuk perlawanan terhadap upaya pemberantasan korupsi tidak boleh menjadi pengurang atau bahkan menghilangkan semangat dan keberanian kita dalam memperjuangan narasi-narasi pemberantasan korupsi. Sampai kapan pun dan di mana pun korupsi harus diperangi. Bagaimana pun korupsi telah merusak tatanan yang ada. Mulai dari tatanan sosial, budaya, ekonomi, hukum dan politik.

Dengan demikian Aliansi Masyarakat Anti-Korupsi Malang Raya mendesak Negara dan menuntut :

(1) Presiden RI harus mengevaluasi kinerja kepolisian dalam melakukan penyidikan dugaan pembunuhan berencana terhadap Novel dan mengambil alih tugas kepolisian dengan membentuk TGPF yang independen.

(2) Ombusman Republik Indonesia harus mengeluarkan laporan objektif, tanpa konflik kepentingan atas pemeriksaan adanya dugaan mal-administrasi dalam penyidikan kasusu penyerangan novel. Memerikasa dan memberikan sanksi tegas terhadap komisioner/anggota/stafnya yang terlibat dalam dugaan mal-administrsi penyidikan kasus penyerangan Novel.

(3) Komnas HAM harus mengungkapkan pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus Novel secara menyeluruh, menempatkan kasus ini sebagai serangan terhadap institusi KPK dan agenda pemberantasan korupsi sebagai bagian dari pembela da penghormatan HAM. Mengutuk Segala bentuk teror terhadap pejuang Anti Korupsi dan KPK.

Pewarta : Eko Sabdianto

Editor : Andi Rachmanto

Publisher : Andri Priyo Utomo