Isu Donald Trump Ragukan Birokrasi Global

Sumber : dokumen google

MALANG-NEWS.COM – di lansir dari The New York Times ( 25/09/2018 ) Pekan ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan kembali menghadiri Sidang Majelis Umum PBB. Ini juga menjadi kali kedua Trump hadir dalam forum tertinggi multilateral tersebut, di mana terakhir kali, ia melontaran retorika keras terhadap sejumlah isu, mulai dari Iran hingga Korea Utara.

Banyak yang mulai menimbang-nimbang tentang apa yang akan dibicarakan oleh Trump, mengingat, telah banyak perubahan yang terjadi pada peta per-politikan luar negeri saat ini. Mulai dari, mencairnya hubungan diplomatik Korea Utara dengan dunia, meruncingnya konflik Israel-Palestina dan Suriah, perang dagang AS-China, serta banyak isu krusial lain.

America First, Perang Dagang hingga Perjanjian Multilateral

Dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun ini, Trump diperkirakan akan menekankan dedikasinya terhadap kebijakan ‘America First’ dan keunggulan kepentingan AS saat bersaing dengan sekutu Barat untuk keuntungan dalam perdagangan. Ini juga termasuk pada bagaimana AS menerapkan ‘kebijakan perang dagang’ dengan mengencangkan tarif komoditas impor atas China sebagai salah satu contoh paling signifikan.

Ia juga diperkirakan akan membahas sejumlah keputusan kontroversialnya yang menarik AS keluar dari sejumlah perjanjian dan organisasi multilateral, seperti Kesepakatan Nuklir Iran (JCPOA), Kesepakatan Iklim Paris, Dewan HAM PBB, dan Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina (UNRWA).

Trump juga diperkirakan akan mengungkit kembali pandangannya yang mengkritik multilateralisme, termasuk, organisasi multilateral seperti PBB, G-7 dan NATO.

Telah lama menjadi figur yang mengkritik PBB, Trump mengirimkan peringatan sebelum kedatangannya dengan menyatakan bahwa badan dunia itu “tidak beroperasi sesuai dengan potensinya”.

“Selalu mengejutkan bagi saya bahwa lebih banyak hal yang tidak terselesaikan,” kata Trump dalam pesan video akhir pekan menyinggung soal PBB.

“Anda memiliki semua negara ini berkumpul di satu lokasi tetapi tampaknya tidak ada masalah yang terselesaikan. Saya pikir waktunya akan tiba,” tambah Donald Trump.

Menyikapi, namun tanpa menyebut nama, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres baru-baru ini mengatakan bahwa “multilateralisme sedang diserang dari berbagai arah yang berbeda tepat ketika kita sangat membutuhkannya.” Dia mengatakan akan menggunakan pertemuannya untuk menekan komitmen baru untuk tatanan global yang “berbasis aturan” dan “kepada PBB”.

Persoalan Iran

Sumber : dokumen google

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan kepada Fox News, sepekan sebelum Sidang Umum PBB bahwa pemerintahan Trump “bekerja untuk membuat Iran berperilaku seperti negara normal” dan “berhenti menjadi sponsor teror negara terbesar di dunia.”

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, secara teratur mengecam Teheran karena perannya yang tidak stabil di Suriah dan Yaman dan dukungannya bagi kelompok militan Hamas dan Hezbollah.

“Iran terus menjadi masalah,” kata Haley kepada wartawan Kamis. “Setiap tempat berbahaya di dunia, Iran tampaknya memiliki sidik jari mereka di dalamnya.”

Awal tahun ini, Trump mengumumkan Amerika Serikat menarik diri dari JCPOA –perjanjian era-Obama 2015 untuk mengakhiri program senjata nuklir Iran– dan memberlakukan kembali sanksi sepihak terhadap Teheran.

Pada bulan November, perusahaan yang melakukan bisnis dengan Iran harus berhenti atau berisiko ditutup dari sistem keuangan AS. Washington ingin menekan Tehran kembali ke meja perundingan untuk kesepakatan baru yang lebih luas.

Trump kemungkinan besar akan menyalahkan Teheran karena perilakunya yang mendestabilasi kawasan itu dan meremehkan kesepakatan nuklir ketika ia berbicara kepada Majelis Umum Selasa 25 September, pagi waktu setempat.

Amerika Serikat juga kebetulan memegang kepemimpinan bergilir Dewan Keamanan PBB bulan ini dan Trump mungkin akan mengawali momentum itu dengan memimpin pertemuan hari Rabu tentang nonproliferasi –di mana ia diharapkan akan berbicara banyak tentang Iran.

“Saya yakin itu akan menjadi pertemuan Dewan Keamanan yang paling banyak ditonton,” kata Dubes AS untuk PBB Nikki Haley.

Sementara Presiden Iran Hassan Rouhani juga akan menghadiri Sidang Umum pekan depan, pertemuan antara kedua pemimpin itu sangat tidak mungkin. Tetapi mengharapkan Rouhani untuk melawan setiap kritik dari Trump selama pidatonya sendiri setelah pidato Trump, dan pada konferensi pers pada hari Rabu.

Persoalan Korea Utara

Sumber : dokumen google

Dalam Sidang Majelis Umum PBB 2017, dunia menjadi saksi ketika Presiden Donald Trump berpidato mengumbar retorika bahwa Amerika Serikat akan menyerang Korea Utara, yang kemudian dibalas dengan retorika serupa oleh Menlu Korea Utara Ri Yong-ho. Itu menjadi salah satu titik nadir seputar relasi kedua negara di panggung multilateral setingkat PBB, ketika AS-Korut bertukar retorika panas di tengah tensi tinggi terkait Semenanjung Korea, yang dipicu oleh rudal dan persenjataan nuklir negara beribu kota Pyongyang tersebut.

Namun, jelang Sidang Majelis Umum PBB tahun ini, dunia telah melihat perkembangan besar di Semenanjung Korea, termasuk perjanjian perdamaian bersejarah antara Korea Utara dan Korea Selatan di Panmunjom pada bulan April 2018 dan pertemuan antara Donald Trump dan Kim Jong-un di Singapura pada bulan Juni, di mana keduanya berjanji untuk bekerja menuju “denuklirisasi lengkap” Pyongyang.

Pekan lalu, pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan mengakhiri KTT tiga hari di Pyongyang dan menandatangani serangkaian perjanjian, memicu hubungan antara kedua negara yang terus membaik. Namun, pembicaraan antara AS dan Korea Utara terhenti sejak KTT Trump-Kim Juni di Singapura.

Kim belum pernah menghadiri Sidang Umum dan tidak pula pada tahun ini, tetapi Trump akan bertemu dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in untuk memintanya memaparkan tentang KTT Pyongyang pekan lalu.

Selain itu, Mike Pompeo juga akan mengundang rekan sepantar Korea Utara untuk menemuinya di New York.

“Ini akan menandai awal negosiasi untuk mengubah hubungan AS-DPRK (nama resmu yang digunakan Korea Utara) menuju proses denuklirisasi yang cepat, yang akan selesai pada Januari 2021,” kata Pompeo dalam sebuah pernyataan Rabu pekan lalu.

Pompeo juga berencana untuk memimpin pertemuan tingkat menteri Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis pekan ini untuk membahas Korea Utara.

“Ini adalah kesempatan bagi kami untuk melihat apa yang telah kami capai dalam proses di Korea Utara,” kata Dubes AS untuk PBB Nikki Haley kepada wartawan pekan lalu.

“Ini adalah kesempatan untuk melihat komitmen yang kita inginkan pada perdamaian. Tetapi ini juga peluang untuk memiliki percakapan bahwa jika kami tidak menerapkan sanksi, semua ini dapat hilang.”