Batu, MALANG-NEWS.COM – Usulan kenaikan gaji anggota DPRD dinilai tidak sejalan dengan kinerjanya, hal itu disampaikan langsung oleh Malang Corruption Watch (MCW) saat menggelar aksi kampanye publik di Alun-alun Batu Senin, (7/8).
P-APBD 2017 tidak tepat sasaran, semestinya digunakan untuk menyempurnakan sektor yang dirasa kurang seperti pendidikan, kesehatan dan pertanian justru dihisap oleh DPRD dengan usulan kenaikan penghasilan sebesar Rp 2,2 miliar dari total seluruh anggaran P-APBD.
“DPRD dinilai sudah cukup berlimpah tunjangan,gaji dan fasilitas yang diterima. Dengan adanya PP No 18 tahun 2017 kami (MCW) menilai DPRD memanfaatkannya dalam P-APBD,” terang koordinator aksi MCW, Mayedha Adifrista.
Pengajuan penambahan dana DPRD sebelumnya sebesar Rp 14 miliar menjadi Rp 16,2 miliar. Penambahan Rp 2,2 miliar diperuntukan untuk 25 wakil rakyat. Sebelumnya total seluruh anggaran untuk gaji DPRD Rp 6,2 miliar naik menjadi Rp 8,4 miliar.
“Pantauan MCW dan masyarakat sejauh ini kinerja DPRD sangat lemah dan tidak maksimal dalam segi pengawasan, penganggaran dan legislasi,” sambungnya.
Segi pengawasan misal, reses yang seharusnya dimanfaatkan untuk menggalang keluhan dan aspirasi rakyat justru dilakukan bersama simpatisan partai saja dan dilakukan ditempat ekslusif (restaurant dan hotel). Sehingga, jauh dari masyarakat yang sebenarnya.
“Aspirasi yang digalang pun hanya kepentingan golongannya bukan penggalangan aspirasi masyarakat serta target piutang hanya tertagih seperempat dan sangat lemahnya pengawasan terhadap kinerja pemerintah,” keluh Mayedha.
Dari sektor penganggaran, anggaran kesehatan dan pendidikan tidak pernah mencapai target. Banyak anggaran yang tidak tepat guna dan bocor membuat anggaran tidak maksimal.
“Anggaran kesehatan 10 persen dan pendidikan 20 persen tidak maksimal dan berpotensi celah korupsi didalam pelaksanaan,” bebernya.
Untuk Legislasi, hanya 1 Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan selama tahun 2017 ini. Masih ada 12 Raperda yang belum dibahas dan disentuh. Program yang dilaksanakan didominasi oleh kegiaan rapat, pelatihan peningkatan kapasitas setiap tahun dan kunjungan kerja.
“Kunjungan program dan kunker menghabiskan milyaran rupiah namun sampai saat ini belum ada manfaat yang bisa diterapkan sebagai peningkatan kinerja DPRD,” cetusnya.
Sejauh ini, penilaian MCW, DPRD hanya mementingkan kepentingan internalnya. Artinya belum maksimal dan memainkan fungsinya dengan benar. Banyak pekerjaan rumah dimana peran serta DPRD Batu sangat diperlukan.
Contoh peran DPRD dibutuhkan dalam pengawasan dugaan korupsi Road Show Shinning Batu, maladministrasi penerbitan ijin Predator Fun Park, kasus PT BWR dan dugaan penyalah gunaan wewenang pada pemberian keringanan pajak Jatim Park.
“Itu menjadi indikator / tolak ukur bahwa DPRD tidak serius dalam memerankan fungsinya dengan baik dan benar,” bebernya lagi.
