Dikeluhkan Walimurid, Kepala SMPN 1 Pujon Sanggah Pungutan Rp 550 Ribu

SMPN 1 Pujon, Jalan

SMPN 1 Pujon, Jalan Pondok Asri, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Foto: Ardianto Rakya/malangNEWS

MALANG NEWS – Adanya dugaan penarikan uang masuk di SMPN 1 Pujon, Kabupaten Malang, membuat beberapa walimurid mengaku keberatan. Pasalnya, untuk bisa masuk ke SMPN 1 Pujon diharuskan membayar biaya administrasi dahulu.

Seperti yang diungkapkan salah seorang walimurid, FN (37), warga Pujon. Kepada awak media, ia menceritakan adanya biaya untuk masuk ke SMPN 1 Pujon.

“Terus terang, kami merasa keberatan dengan adanya biaya administrasi untuk masuk ke SMPN 1 Pujon sebesar 550 ribu rupiah. Padahal itu kan SMP Negeri, setahu saya tidak ada biaya administrasi untuk masuk ke sana,” tuturnya dalam nada kecewa, Jumat (2/8/19).

Dirinya juga mengaku heran. Jika memang itu prosedur dari pemerintah ia pun tak mempersalahkannya.

“Kalau memang itu prosedur dari pemerintah, ya gak apa-apa, tapi kok gak sama dengan SMP Negeri yang lain,” imbuhnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh beberapa murid SMPN 1 Pujon. Mereka juga mengaku pernah disuruh membayar kala masuk ke SMPN tersebut.

“Ya, dulu waktu masuk sekolah di sini (SMPN 1 Pujon) orangtua saya juga di suruh membayar. Katanya buat biaya administrasi untuk bisa masuk bersekolah di sini,” ungkap seorang murid yang enggan disebutkan namanya.

Kepala Sekolah SMPN 1 Pujon, Muis, saat diwawancarai awak media soal dugaan penarikan administrasi biaya masuk

Kepala Sekolah SMPN 1 Pujon, Muis, saat diwawancarai awak media soal dugaan penarikan administrasi biaya masuk.

Saat dikonfirmasi ihwal tersebut, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pujon, Muis, mengaku tidak mengetahui bila dari pihaknya (pihak sekolah) menarik biaya administrasi kepada walimurid.

“Pihak sekolah (SMPN 1 Pujon) tidak pernah melakukan pungutan itu. Kalau ada biaya adminitrasi, saya tidak tahu. Mana berani kami melakukan hal semacan itu (pungutan). Apa pun yang sudah jadi aturan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, ya itu yang kami kerjakan,” kata Muis.

Ketua Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB), Erdy, menyampaikan ada perbedaan antara pendaftaran dengan sistem “online” dan “offline”.

“Kapasitas saya hanya melayani pendaftaran saja. Kalau soal rumor terkait dengan adanya biaya adminitrasi pembayaran 550 ribu rupiah, bukan kapasitas saya untuk menjawabnya. Biar kepala sekolah saja yang menjelaskan,” tandas dia.

Pewarta :Ardianto Rakya

Editor : Eko Sabdianto

Publisher : Andri Priyo Utomo