Batu Cable Car’s Gathering, Wartawan Tak Boleh Meliput, Lho Ada Apa?

Even Batu Cable Car's Garhering yang digelar di Gedung Graha Pancasila, Balaikota Among Tani, Jalan Panglima Sudirman, No.507, Kecamatan Batu, Kota Batu yang melarang wartawan masuk untuk meliput.
Even Batu Cable Car’s Garhering digelar di Gedung Graha Pancasila, Balaikota Among Tani, Jalan Panglima Sudirman, No.507, Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu yang melarang wartawan masuk untuk meliput.

MALANG NEWS – Even Batu Cable Car’s Garhering Among Tani Foundation yang digelar di Gedung Graha Pancasila, Balaikota Among Tani, Jalan Panglima Sudirman, No.507, Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu membuat sebagian jurnalis yang biasa meliput di Pemerintahan Kota Batu merasa kecewa.

Pasalnya, pada saat memasuki Gedung Graha Pancasila, Balaikota Among Tani awak media tidak diperkenankan masuk untuk meliput kegiatan sebagaimana yang dimaksud.

Setidaknya hal itu seperti yang diungkapkan oleh beberapa awak media, yang tergabung di Group WhatsApp MEDIA WARTAWAN KWB.

“Mohon info, ini kok kami rekan-rekan media gak boleh masuk acara Cable Car’s Gathering di Graha Pancasila,” tanya salah satu jurnalis, melalui WA group tersebut, Senin (9/9/19).

Tak pelak, pertanyaan itu langsung direspon Suliyanah, S.Sos, selaku Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kota Batu.

“Ada miss saja mas, sudah saya sampikan media yang kerjasama dengan humas sekitar 35 media. Disiapkan tempat di lantai 2 Graha Pancasila, rekan-rekan (wartawan) bisa masuk meliput giat Cable Car’s Gathering di Graha, saya tunggu di depan Graha, terimakasih,” terang Suliyanah.

Rasa kekecewaan itu juga diungkapkan jurnalis lainnya, “Fasilitas negara dan uang rakyat yang dipakai, kecuali tempatnya di hotel, lha itu yang digunakan fasilitas negara yang dibangun oleh uang rakyat,” tuturnya.

Beberapa jurnalis yang kebetulan telah sampai dilokasi juga mengatakan, bahwasanya kejadian itu terlanjur membuat dirinya malu.

“Terlanjur kita dibuat malu di depan umum, teman-teman akhirnya menarik diri. Ngapunten sanget (mohon maaf sekali) Ibu, tadi kami terlanjur malu. Oknum berkaos merah tadi membentak kami di tengah khalayak,” ungkap dia dalam nada kecewa.

Selanjutnya, ungkapan kekecewaan yang samapun juga dituliskan oleh beberapa jurnalis lainnya. Tak ingin memantik reaksi keras, lagi-lagi dibalas Suliyanah.

“Sudah diperbolehkan meliput, monggo geser ke Graha Pancasila,” jelas Suliyanah sembari mempersilahkan dan menunggu para awak media yang belum datang untuk meliput.

Menyikapi hal itu, mantan wartawan senior Malang Raya, Yunanto sangat menyayangkan peristiwa tersebut, yang melarang seorang wartawan untuk melakukan tugas jurnalistiknya.

“Terus terang, sebagai mantan jurnalis saya sangat menyayangkan peristiwa itu sampai terjadi dan menimpa adik-adik jurnalis di Kota Batu,” kata Yunanto.

Menurut alumni Sekolah Tinggi Publisistik Jakarta ini, jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

“Pers mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi pemberitaan. Wartawan mempunyai Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa, setiap wartawan berhak untuk memperoleh informasi, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan kepada khalayak (publik) serta komunikan medianya,” paparnya.

Kesimpulannya, lanjut Sekretaris LASMI Bidang SDM ini, jika siapapun menghalangi, merintangi seorang jurnalis dalam mencari berita bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

“Ya, itu sesuai yang tertuang pada UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, Pasal 18 Ayat (1), setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat dan menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau denda paling banyak RP. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah),” tegasnya.

Sementara itu, Ketua PWI Malang Raya, M. Ariful Huda juga sangat menyayangkan sekali terkait dengan kejadian pelarangan tersebut.

“Kenapa kok tidak boleh meliput, alasannya apa? Bukankah sudah jelas dan diatur di dalam UU No. 40 Tahun 1990 tentang pers,” ujarnya penuh tanya.

Iapun juga menyebutkan, bahwasanya seorang jurnalis dalam mewartakan itu dilindungi oleh undang-undang.

“Ya, tapi seyampang tidak keluar dari kode etik jurnistik. Soal kejadian di Kota Batu pada acara Cable Car’s Gathering itu, seharusnya tidak serta merta ada oknum atau panitia yang melarang seorang jurnalis untuk meliput, ini ada apa sebenarnya? Bukankah seharusnya malah tambah mendukung, itu semua kan juga untuk perkembangan Kota Batu kedepannya,” tandas Pak King sapaan akrabnya.

Hingga berita ini dilansir, belum ada pernyataan maupun klarifikasi resmi dari pihak panitia selaku penyelenggara kegiatan.

Pewarta: Eko Sabdianto

Editor: Andi Rachmanto

Publisher: Andri Priyo Utomo