Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Malang Raya, Desak Negara Usut Kasus Novel

Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Malang Raya, saat menggelar aksi damai menuntut kepada negara untuk mengusut kasus terhadap Novel.com Foto: Rifand Apur/malangNEWS
Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Malang Raya, saat menggelar aksi damai menuntut kepada negara untuk mengusut kasus terhadap Novel. Foto: Rifand Apur/malangNEWS

MALANG NEWS – Kasus Percobaan pembunuhan terhadap Novel Baswedan (Novel), seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 April 2017 lalu, hingga kini belum diungkap dan diselesaikan oleh Negara. Tepat dua tahun berlalu tanpa ada komitmen dan konsistensi dari Negara beserta instrument otoritasnya terhadap penyelesaian kasus tersebut.

Walaupun telah dibentuknya Tim Gabungan oleh Kapolri atas Kasus Novel, hal itu tidak lantas memberikan jaminan terhadap penanganan kasus tersebut.

Menyoal hal itu, Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Malang Raya mencatat atas kasus Novel, pertama penyerangan terhadap Novel, patut diduga sebagai motif Pembunuhan Berencana. Sebab, upaya tersebut dilakukan sebagai balasan terhadap tindakan Novel yang sedang menjalankan kewajibannya sebagai penyidik KPK dan bertujuan untuk memperingatkan sekaligus membungkam secara langsung, serta menghambat kerja-kerja KPK terutama yang melibatkan Novel. Selain itu, Modus Serangan terhadap Novel umumnya dilakukan berulang kali ketika menangani kasus yang melibatkan Elit Politik dan kasus besar terhitung sejak tahun 2011, 2012, 2015, 2016, dan terakhir 2017.

Kedua, dampak kasus Novel berupa kesehatan novel terganggu, pekerjaan terhambat dan beban psikologi bagi pegawai KPK, ancaman dan teror terhadap pegiat anti korupsi lainnya.

Ketiga, diduga Pembunuhan berencana terhadap Novel tersebut merupakan salah satu serangan terhadap KPK, dengan tujuan menghalangi upaya pemberantasan korupsi (Obstruction of Justice). Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu adanya kesamaan motif, adanya kesamaan pelaku, ada kesamaan pola serangan dan adanya serangan terhadap pegawai KPK dan lembaga KPK.

Lalu ke empat, penyidik patut diduga sengaja tidak mengungkapkan kasus kekerasan terhadap Novel. Ada indikasi pengaburan dan pengambangan penindakan atas serangan terhadap Novel dalam bentuk, indikasi penghilangan sidik jari, melepaskan orang yang patut diduga pelaku penyerangan (AL, H dan M), inkonsistensi keterangan Mabes Polri (kadiv Humas maupun polri) dan polda maupun penyidik. Satu pihak mengatakan mengetahui dan menangkap pelaku, sementara pihak lain mengatakan orang yang ditangkap bukanlah pelaku, pemeriksaan saksi dilakukan tanpa surat. Ini berkaitan dengan kevalidan sketsa wajah yang diambil pada 31 Juli dan 24 November 2017, dan ada beberapa titik CCTV yang tidak diambil.

Dan kelima, kepolisian memunculkan kesan seoalah penyidikan kasus novel adalah perkara sulit, dan laporan pencemaran nama baik terhadap Novel, pembunuhan karakter novel melalui pansus angket KPK dan DPRD.

Koordinator Lapangan (korlap) Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Malang Raya, Atha Nursasi mengatakan, terkait persoalan tersebut publik menyadari bahwa tindakan kebiadaban itu merupakan bentuk dari upaya pembungkaman terhadap demokrasi. Kejahatan HAM dan ancaman terhadap gerakan sosial anti Korupsi.

“Bahkan, penyiraman terhadap Novel dapat kita pahami sebagai ancaman terhadap aktivis gerakan seperti krinimalisasi, teror, intimidasi bahkan pembunuhan yang terjadi begitu massif dan sistemik ditengah transisi demokrasi hari ini,” kata Atha Nursasi, di sela-sela orasinya, Kamis (14/4/19).

Atha Nursasi juga menyebut, tidak terselesaikannya kasus Novel Baswedan juga merupakan suatu kejahatan HAM baru di era reformasi seperti kejahatan-kejahatan HAM di masa lalu yang masih gelap sampai sekarang. Teror terhadap pejuang anti Korupsi dan KPK sebagai Institusi Pemberantas Korupsi harus dilihat sebagai persoalan serius yang harus dituntaskan oleh Aparat Kepolisian.

“Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi pengulangan (repetition) teror yang berpotensi akan mengganggu upaya pemberantasan korupsi di Negeri ini. Namun di sisi lain, segala bentuk perlawanan terhadap upaya pemberantasan korupsi tidak boleh menjadi pengurang atau bahkan menghilangkan semangat dan keberanian kita dalam memperjuangan narasi-narasi pemberantasan Korupsi,” papar dia.

Masih lanjut Atha Nursasi, sampai kapanpun dan dimanapun Korupsi harus diperangi karena Korupsi telah merusak tatanan yang ada, mulai dari tatanan sosial, budaya, ekonomi, hukum dan Politik.

“Kami yang tergabung dari Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Malang Raya, yang pertama mendesak Negara dan Menuntut Presiden RI harus Mengevaluasi Kinerja Kepolisian dalam melakukan penyidikan dugaan pembunuhan berencana terhadap Novel dan mengambil alih tugas kepolisian dengan membentuk TGPF yang independen.

Kedua, Ombusman Republik Indonesia Harus mengeluarkan laporan objektif, tanpa konflik kepentingan atas pemeriksaan adanya dugaan mal administrasi dalam penyidikan kasus penyerangan novel. Memeriksa dan memberikan sanksi tegas terhadap komisioner/anggota/stafnya yang terlibat dalam dugaan mal administrsi penyidikan kasus penyerangan Novel.

Ketiga, Komnas HAM harus mengungkapkan pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus Novel secara menyeluruh, menempatkan kasus ini sebagai serangan terhadap institusi KPK dan agenda pemberantasan korupsi sebagai bagian dari pembela da penghormatan HAM.

Dan ke empat, Mengutuk Segala bentuk teror terhadap pejuang Anti Korupsi dan KPK,” pungkasnya.

Pewarta : Rifand Apur

Editor : Eko Sabdianto

Publisher : Andri Priyo Utomo