​KPK Bongkar Korupsi di Malang, Walikota Tak Ingin Layanan Kepada Masyarakat Terganggu

Walikota Malang, H. Muhammad Anton
Walikota Malang, H. Muhammad Anton

MALANG-NEWS.COM – Wali Kota Malang, HM Anton, tidak banyak berkomentar terkait penetapan tersangka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Jarot Edy Sulistiyono. Meski KPK telah mengeluarkan rilis resmi, Anton seakan belum percaya.

“Kita tunggu saja mas, sampai sejauh mana. Itu kan masih ada proses lanjutanya,” kata dia. Sabtu (12/8/17)

Iapun menambahkan, bahwasanya status tersangka saat ini belum menjadi landasan untuk mengambil sikap. Dia perlu menyimak sampai ada pembuktian bahwa Jarot benar-benar bersalah di mata hukum.

Dalam hal ini, Jarot diduga memberikan suap sebesar Rp 700 juta kepada Arief Wicaksono. Suap ini terkait perumusan P-APBD 2015 saat Jarot menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPU-PPB).

Arief sendiri sudah menyampaikan mundur dari Ketua DPRD Kota Malang. Sementara itu, keberadaan Jarot hingga sasih misterius dan tidak bisa dikonfirmasi terkait permasalahan kasus ini.

“Ya kita berharap Kota Malang kedepan tidak ada kasus seperti ini lagi. Harapan kami jangan sampai terganggu kinerja semua elemen pemerintahan, jangan sampai pelayanan terganggu,” pungkasnya.