​Dikritik MCW Soal Kenaikan Gaji, DPRD Kota Batu Cuek

Cahyo Edi Purnomo, Ketua DPRD Kota Batu
Cahyo Edi Purnomo, Ketua DPRD Kota Batu

 
MALANG-NEWS.COM – Anggota dewan Kota Batu tetap pada pendirian awal tentang Hak Keuangan DPRD, yakni pengajuan tunjangan sebesar Rp 2,2 miliar. Padahal keputusan tersebut sempat dikritik sejumlah aktivis yang tergabung dalam Malang Corruption Watch (MCW) karena dinilai tak etis dan tak pro terhadap kesejahteraan rakyat.

Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Edi Purnomo mengatakan, tidak ada yang salah dengan pembahasan raperda Hak Keuangan DPRD. Sebab, hal tersebut sesuai dengan amanah undang-undang, tepatnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Aksi MCW yang mempertentangkan proses tersebut, Senin lalu (7/8/17)

“Memberi kritikan boleh, kalau mau demo ya ke Presiden atau DPR RI saja. Ini kan berlaku untuk seluruh Indonesia,” kata dia. Jumat (11/8/17).

Hak keuangan, lanjut Cahyo, peruntukannya bukan tentang gaji dewan. Melainkan tunjangan komunikasi dan transportasi.

“Bukan gaji, pimpinan dewan tidak dapat kok,” pungkas politisi PDIP ini.

Sementara itu hal senada juga diutarakan, Wakil Ketua Dewan Kota Batu, Hari Danah Wahyono, ia menyikapi santai terkait dengan protes MCW itu. Alasannya, karena kenaikan gaji dewan itu ada aturannya.

“Kami di dewan hanya menjalankan amanat saja. Sebab, hal itu merupakan amanat dari UU dan PP 18 yang ditandatangani Presiden Indonesia Joko Widodo. Jadi itu tak hanya berlaku di Kota Batu saja. Tapi ini berlaku se Indonesia,” ujar politisi dari Partai Gerindra ini.