​Andi Rachmanto, SH: SKPD Dan Wartawan Harus Bangun Sinergisitas

Pimrus MALANG-NEWS.COM Andi Rachmanto, SH
Pimrus MALANG-NEWS.COM Andi Rachmanto, SH

Batu, MALANG-NEWS.COM – Menginjak saat ini di tahun 2017, terlebih lagi setelah adanya mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Batu beberapa waktu lalu. Terkait dengan keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Pemerintahan Kota Batu.

Pimpinan Perusahaan (Pimrus) media online, MALANG-NEWS.COM Andi Rachmanto, SH mengatakan, siapapun pejabat publik itu sebenarnya tidak ada perintah, atau ada larangan untuk tertutup terhadap awak media atau wartawan.

“Jangan malah menghindari wartawan, apalagi sampai menghalangi tugas para pekerja PERS,” kata dia.

Dirinya juga menyampaikan, bahwasanya wartawan adalah mitra Pemerintah, yang salah satu fungsinya sebagai kontrol sosial. Dengan adanya wartawan atau media, merupakan hal yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Peran media dalam pembangunan suatu daerah, sangat menentukan maju mundurnya pembangunan daerah tersebut, kritikan dari media pun sangat diperlukan, untuk mengetahui kondisi di lapangan.

“Perlu diketahui, wartawan itu memiliki tugas untuk mengambil sikap sebagai, kontrol sosial yang mana bertugas mewartakan, atau memberitakan segala sesuatunya yakni, salah satunya seputar kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)”, lanjut dia, Jumat Sore (5/4).

Ia pun menambahkan, pada umumnya SKPD yang masih tertutup itu, disadari atau tidak, jelas tidak mendukung undang-undang (UU) RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang, Keterbukaan Informasi Publik.

“Jadi segala informasi apapun, bentuknya mulai dari besaran anggaran, yang dialokasikan sampai kepada pembangunan fisik, harus dipublikasikan secara transparan, kepada masyarakat luas”, tegasnya.

Artinya dalam hal ini, masih menurutnya, siapapun kepala Dinas tersebut, harus terbuka dan menerima seorang wartawan, saat menggali dan mencari informasi, yang untuk selanjutnya memberitakan kepada publik.

“Yang saya tahu, pemimpin daerah Kota Batu yakni, Walikota Batu Eddy Rumpoko itu adalah sosok yang sangat kooperatif, dengan insan media, karena Walikota meyakini, bahwasanya wartawan itu mitra kerja untuk transparansi pembangunan, yang ada di Kota Wisata Batu. Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut, pastinya wartawan diarahkan ke SKPD terkait, papar dia.

“Jadi, seyogyanya SKPD sudah seharusnya membangun sinergisitas dengan baik kepada wartawan”.

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa dalam Pasal 18 Ayat 1 UU Pers No.40/1999 setiap orang yang secara melawan hukum, dengan sengaja melakukan perbuatan yang berakibat menghambat, atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers, dalam mencari, memperoleh, dan menyampaikan gagasan dan informasi, akan terkena sanksi ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tandasnya.