KPK: Sesuai Tugasnya, Pers Harus Mengangkat Kasus “KORUPSI” Dengan Cara Etis Dan Profesional

Priharsa Nugraha, Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan KPK, saat diwawancarai awak media soal maraknya kepala daerah yang terjaring OTT
Priharsa Nugraha, Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan KPK, saat diwawancarai awak media soal maraknya kepala daerah yang terjaring OTT

MALANG-NEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong wartawan atau jurnalis termasuk untuk menjalankan investigasi kasus-kasus korupsi. Sehingga, dapat membantu pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, menegaskan, media massa dan para jurnalis adalah mitra strategis KPK untuk pemberantasan korupsi.

“Pers sesuai fungsi, tugas dan perannya untuk memberikan informasi, mengedukasi publik, dan menjalankan kontrol sosial antara lain melalui praktik jurnalisme investigasi,” katanya. Kamis (12/4/18).

KPK akan terus mendorong para jurnalis menjalankan jurnalisme investigasi untuk mendukung pemberantasan korupsi, tanpa tebang pilih dan pandang bulu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Priharsa juga menjelaskan, bahwa KPK dalam mengungkap kasus korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko (ER) itu sama sekali bukan karena permintaan (request) dari pihak-pihak tertentu.

“Sebanyak 100 (seratus) persen operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK bermula dari pengaduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPK. Tapi sekali lagi OTT itu bukan penjebakan,” terangnya.

Dia kembali menegaskan, bahwa KPK akan terus bermitra dengan media massa secara profesional sehingga dapat bersama-sama KPK serta penegak hukum lainnya memberi kontribusi dalam pencegahan maupun penindakan kasus-kasus korupsi, termasuk yang ditengarai terjadi di Kota Batu.

Priharsa juga mengingatkan para jurnalis untuk memiliki pengetahuan khusus tentang seluk-beluk korupsi, itu mengingat para koruptor akan selalu berusaha untuk melawan balik.

“Contohnya sekarang tak hanya terlihat adanya upaya untuk mempidanakan pers berkaitan pemberitaan kasus korupsi, tapi juga berupaya untuk mempidanakan narasumber pers. Semua ini bagian dari perlawanan balik para koruptor,” katanya.

Ia juga mengingatkan, agar pers di Indonesia dapat memaknai kemerdekaan pers dengan memberikan informasi yang memang diperlukan oleh masyarakat, termasuk melakukan kontrol sosial atas praktik korupsi di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat, yang tujuannya agar korupsi tidak terus marak terjadi.

“Pers sesuai dengan tugas seharusnya mengangkat kasus korupsi, tapi dengan cara yang etis dan profesional,” katanya.

Dirinya juga mengajak para jurnalis untuk terbiasa melaksanakan jurnalisme investigasi, tujuannya agar mampu membongkar praktik korupsi yang ditengarai terjadi pada sendi kehidupan masyarakat dan sektor pembangunan di daerah-daerah.

Dia juga mengingatkan, bahwa saat ini terjadi kecenderungan peningkatan rasa kurang percaya publik terhadap media massa. Di antaranya didorong kondisi penggunaan media sosial yang menjadikan setiap warga bisa menjadi produsen informasi atau berita, tidak lagi semata didominasi oleh pers dan para jurnalisnya.

“Salah satu solusi menghadapi krisis jurnalisme akibat minim karya jurnalistik berkualitas dan media sosial sebagai produsen informasi itu, adalah seharusnya media massa mendorong dan mendukung para jurnalisnya melaksanakan jurnalisme investigasi, yang salah satunya menyoroti tentang kasus korupsi,” katanya. (Dian)